Pajak Adalah, Sejarah dan Jenisnya

3 min read

Pajak Atas Sewa Guna Usaha : Dasar, Sejarah dan Jenisnya
Pajak Atas Sewa Guna Usaha  Dasar, Sejarah dan Jenisnya
Pajak Adalah, Sejarah dan Jenisnya

Pajak Adalah, Sejarah dan Jenisnya

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat atau warga untuk negara dan juga akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan juga masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung,

karena pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak ialah salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

b) PPh Pasal 22

Pajak ini dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Negara lainnya. PPh Pasal 22 berkenaan dengan pemotongan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tarif pajaknya sebagai berikut:

1. Impor

Memiliki API (Angka Pengenal Impor) = 2,5% x Nilai Impor (CIF + BM)

Tidak memiliki API = 7,5% x Nilai Impor

Lelang = 7,5% x Nilai Jual Lelang

2. Atas pembelian barang yang dipungut oleh pemungut pajak yaitu = 1,5% x Harga Pembelian

3. Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir bergerak di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Yaitu sebesar 0,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN.

4. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang tertentu sebagai berikut:

Bidang industri semen = 0,25% x DPP PPN.

Industri baja = 0,3% x DPP PPN.
Industri kertas = 0,1% x DPP PPN.

Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak dengan rincian yang berbeda.

c) PPh Pasal 23

Pajak ini sehubungan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan serta imbalan lain. Pajak ini dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal. Selain itu juga berasal dari penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah.

Saat terutangnya pajak ini terjadi pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi lebih dulu. Pemotong pajak dilakukan oleh Badan Pemerintah, subjek pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak.

Tarif pajaknya sebagai berikut:

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Atau yang diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto terhadap sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kecuali sewa tanah dan bangunan final tax.

Sebesar 2% untuk imbalan sehubungan dengan jasa lain, misalnya jasa manajemen, jasa kesehatan, dan lain sebagainya.

d) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak luar negeri ini dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri (Indonesia).

Indonesia sendiri menganut tax credit yang ordinary credit method-nya dengan menerapkan per country limitation. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Penggabungan penghasilan dari usaha yang akan dilakukan dalam Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Hal ini dikenal dengan sebutan accrual basis.

Penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam Tahun Pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dikenal dengan cash basic.

Penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang dilakukan dalam Tahun Pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan.

Batas maksimum kredit pajak diambil dari yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut:

Jumlah pajak yang terutang atau telah dibayar di luar negeri.

Perhitungan (penghasilan luar negeri: seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif Pasal 17.

Jumlah pajak terutang untuk seluruh Penghasilan Kena Pajak. Dalam hal ini, Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Apabila penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, jadi perhitungan batas maksimum kredit pajak harus dilakukan oleh masing-masing negara tersebut. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang dialami oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri.

e) PPh Pasal 25

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada istilah yang dikenal dengan cicilan bulan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dengan sistem angsuran.

Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Sanksi tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Anda menjadi tahu tentang apa saja jenis-jenis kredit pajak. Jadi, bagi Anda yang dalam Tahun Pajak berjalan harus melunasi pajak, Anda dapat mengkreditkan pajak tersebut.

Tentu saja berpacu pada aturan mengenai kredit pajak. Aturan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum. Dan juga Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP).

Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai Pengertian Pajak : PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih

Baca Juga :

Subjek Pajak Adalah
Pengertian SPT : Fungsi, Prosedur dan Jenisnya
Pengertian PPnBM : Dasar Hukum, Karakteristik, Rumus dan Contohnya
Pengertian PPh : Rumus PPh dan cara Menghitungnya
Penjelasan Laporan Keuangan : (Fiskal dan Komersial), Perbedaannya
Pengertian pajak : PPh pasal 21, 22, 23, 29, 25 dan Cara Pembayarannya
PPN : Mekanisme, Fungsi dan Sifat
PSAK 14 : Pengertian Persediaan, Jenis dan Fungsinya
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal : Langkah, Fungsi dan Jenis
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal : Jenis, Fungsi dan Pendekatannya
Akuntansi Perpajakan Adalah, Fungsi, Prinsip, Peran, Sifat dan Tugasnya
Pajak Tangguhan adalah, Manfaat, Konsep dan Contoh
Pajak Adalah, Sejarah dan Jenisnya
Akuntansi Pajak adalah, Tujuan dan Bentuknya
Aset Adalah : Jenis, Siklus, Perencanaan dan Penggunaannya

Leave a Reply

Your email address will not be published.